Tampilkan postingan dengan label Menarik. Tampilkan semua postingan
Orde Baru dan Kebencian terhadap Komunisme yang Tak Kunjung Usai
Fathimah Fildzah Izzati, anggota redaksi Left Book Review (LBR) IndoPROGRESS
Judul: Kekerasan Budaya pasca 1965 : Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film
Penulis: Wijaya Herlambang
Penerbit: CV Marjin Kiri
Kota Terbit: Tangerang Selatan
Tahun terbit: 2013
Tebal halaman: 333 halaman
Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan
dan berfikiran waras ikut tersinggung,
kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal,
biarpun dia sarjana
(Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia)
Ada hal menarik setiap kali datang bulan Agustus. Satu bulan menjelang bulan penuh sejarah, bulan September. Siapa sangka, peristiwa yang terjadi pada suatu hari di bulan September 49 tahun yang lalu itu dapat mengubah dan menjadi penentu kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini. Ya, peristiwa 30 September 1965. Apa yang anda bayangkan ketika mendengar 30 September 1965? Pembunuhan tujuh jenderal oleh PKI? atau anda tidak peduli? tidak mau berkomentar? Tapi, saya yakin anda tahu sesuatu tentang 30 September 1965. Bagaimana kesan anda ketika mendengar kata-kata seperti ‘komunis’, ‘PKI’, ‘Gerwani’ atau ‘Gendjer-Gendjer?’
Banyak dari rakyat Indonesia akan bergidik jika ditanyai pendapanya tentang komunis atau PKI. Saya pernah menanyakan pendapat 20 orang teman saya secara acak mengenai PKI dan komunisme. Mengejutkan, jawaban mereka hampir serupa. PKI dan kaum komunis adalah penjagal, menjijikkan, seram, kejam, atheis, jahat, pembunuh, dan semua hal keji ada pada mereka. Uniknya, ketika saya tanyakan lebih lanjut pendapat mereka, mereka mengaku tidak tahu alasannya. ‘Ya pokoknya PKI itu jahat’, begitu kata salah satu teman saya.
Pendapat teman-teman saya itu bukanlah pendapat yang unik. PKI dan komunisme telah lama dianggap sebagai entitas setan yang jahat, biadab, dan tak beradab dalam masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, saya yakin jika ditanyakan alasan kenapa mereka memiliki kesan seperti itu, kebanyakan dari mereka akan menjawab tidak begitu mengetahuinya. Lebih buruk, mereka cenderung mengabaikan fakta mengenai dibantainya orang-orang komunis ketika itu. Rakyat Indonesia telah lama dibuat untuk membenci PKI dan komunisme tanpa mereka tahu mengapa, sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bayangan mengenai peristiwa pembunuhan tujuh jenderal pada tanggal 30 September 1965 dan bayangan mengenai jahatnya PKI dan kaum komunis tidak begitu saja muncul dalam benak masyarakat Indonesia. Begitupun mengenai pembantaian terhadap orang-orang komunis yang mereka amini dan syukuri.
Mengapa masyarakat Indonesia bisa serempak membenci komunisme? Mengapa komunisme harus dibenci masyarakat Indonesia? Siapa yang membuat masyarakat Indonesia membenci komunisme? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut secara apik diuraikan Wijaya Herlambang dalam bukunya yang berjudul Kekerasan Budaya pasca 1965 : Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film. Dalam buku ini, Herlambang menguraikan tesis-tesisnya yang cukup mencengangkan siapa saja yang selama ini membenci komunisme, anti-komunis, dan benci PKI serta komunis, dengan cara yang sangat baik.
Humanisme Universal dan Anti-Komunisme
Satu humanisme Indonesia yang manipolis, bukan humanisme Manikebu yang berpihak pada humanisme yang abstrak dan sempit, liberal, dan individualis. Humanis manipolis dengan tegas menentang imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme… (Sawardo, Harian Rakyat 8 Maret 1964)
Puluhan tahun yang lalu, tepatnya pasca peristiwa G30S tahun 1965, jutaan manusia diburu, dipenjara tanpa pengadilan, diasingkan ke pulau-pulau terpencil, dibunuh dan dibantai secara massal di berbagai wilayah di Indonesia.[1] Mereka yang komunis, anggota PKI beserta afiliasinya, serta mereka yang dekat dengan orang-orang komunis dimusnahkan secara massal tanpa ampun ketika itu. Peristiwa yang mencekam itu menimpa banyak keluarga dan menimbulkan penderitaan yang sangat besar bagi banyak orang dan mungkin masih berlangsung hingga saat ini. Anehnya, peristiwa pembunuhan massal yang terburuk dalam sejarah bangsa Indonesia itu tidak lantas membuat rakyat Indonesia bersimpati pada mereka yang dibunuh dan dibantai, termasuk keluarganya. Yang terjadi justru sebaliknya, kebanyakan rakyat Indonesia mendukung pembantaian itu dan mengutuki mereka yang dibantai itu, hingga saat ini. ‘Komunis pantas mati’, begitu kata seorang teman saya. Yang saya tidak pernah mengerti hingga saat ini, kalaupun benar misalnya PKI merupakan dalang dibalik pembunuhan ketujuh jenderal[2] tersebut, apakah pembalasan yang dilakukan Angkatan Darat dengan membantai jutaan anggota PKI dan afiliasinya pantas dan sepadan? Tentu tidak.
Kebencian yang luar biasa yang ditujukan pada orang-orang komunis dan komunisme hingga saat ini tidak muncul begitu saja dalam benak kebanyakan rakyat Indonesia. Kebencian tersebut merupakan hasil konstruksi rezim militer otoritarian Orde Baru Soeharto selama puluhan tahun. Oleh Orde Baru, kekerasan terhadap kaum komunis dilegitimasi dengan cara yang subtil melalui produk-produk budaya, sebagaimana dijelaskan Wijaya Herlambang dalam buku ini. Akibatnya, segala macam kekerasan yang menimpa kaum komunis dianggap sebagai hal yang sah, normal dan wajar, bahkan hingga saat ini.
Pembentukan rasa benci dan anti terhadap komunisme dilakukan Orde Baru Soeharto berkaitan dengan kepentingan ekonomi politik pada masa itu. Seperti diketahui, kekayaan alam Indonesia pada masa itu sangatlah melimpah dan menjadi perhatian utama dari negara kapitalis besar seperti Amerika Serikat. Sebagai contoh, pada saat itu Indonesia berpotensi memproduksi minyak hingga 20 miliar barel.[3] Tumbuhnya PKI sebagai kekuatan yang besar di Indonesia dan merupakan salah satu partai komunis terbesar di dunia setelah China pada tahun 1950 merupakan ancaman bagi kepentingan ekonomi politik Amerika Serikat. PKI dengan ideologi komunismenya merupakan hambatan terbesar bagi AS yang hendak menguasai kekayaan alam Indonesia.[4] Terlebih, pada saat itu, Soekarno juga cenderung lebih dekat dengan blok Timur (Rusia) dan elemen-elemen Kiri termasuk PKI.[5] Kepentingan ekonomi politik AS yang begitu besar atas Indonesia inilah yang membuat perang anti komunisme dilancarkan.
Bersamaan dengan konteks Perang Dingin ketika itu, perang anti komunisme pun dilancarkan Amerika Serikat diberbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, perang anti komunisme dipimpin oleh Jenderal Soeharto yang naik ke kursi Presiden pasca tragedi pembunuhan massal terhadap orang-orang komunis tahun 1965-1966. Selain membantai jutaan orang komunis, ideologi anti komunisme pun telah sejak lama disemai dalam tiap pikiran rakyat Indonesia dengan cara yang subtil melalui jalan kebudayaan.
Perang terhadap ideologi anti komunisme dan legitimasi pembunuhan massal terhadap orang-orang komunis pada tahun 1965-1966 dilancarkan dengan dikembangkannya ideologi liberalisme dan humanisme universal yang (tentu saja) anti komunisme. Melalui tangan-tangan dingin para budayawan, intelektual, seniman, dan sastrawan, ideologi liberalisme dan humanisme universal pun tumbuh dan berkembang dengan jargon-jargonnya yang terkenal seperti ‘kebebasan berekspresi’, ‘kebebasan intelektual’, dan sebagainya. Salah satu intelektual sekaligus budayawan kunci pengusung ideologi humanisme universal atau liberalisme versi budaya ini ialah Goenawan Mohamad atau yang lebih dikenal dengan GM.
Dalam buku ini, Herlambang juga menjelaskan fakta yang cukup mencengangkan mengenai strategi misi penyemaian ideologi anti-komunisme di Indonesia sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS). Ada dua strategi yang dilancarkan Amerika dalam menjalankan misi tersebut. Pertama, melalui pendidikan. Mereka memberikan beasiswa pendidikan di Amerika dengan dana dari Ford Foundationdan Rockeferell Foundation. Pemberian beasiswa secara besar-besaran ini khususnya terjadi pada tahun 1950an dimana penerima beasiswa diantaranya ialah intelektual-intelektual yang kita kenal saat ini seperti Emil Salim, Mirriam Budiardjo, dan sebagainya. Mereka diberikan beasiswa untuk belajar di AS agar nantinya dapat menjadi pengambil kebijakan ekonomi dan politik di Indonesia.
Dengan strategi pertama ini, terciptalah banyak intelektual anti-komunis dan pro terhadap liberalisme. Hasilnya, intelektual-intelektual ini lah, selain para budayawan, yang menentukan nilai-nilai apa yang boleh dan tidak boleh berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Strategi penyemaian ideologi anti komunisme melalui pendidikan ini berjalan sukses. Hal ini dibuktikan dengan komitmen politisi PSI (Partai Sosialis Indonesia), partai sayap kanan pada masa itu, Sumitro Djojohadikusumo, yang menyatakan bahwa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) harus direorganisir agar sesuai dengan garis kebijakan Luar Negeri AS di depan para pejabat Rockefeller. (p.62). Ideologi liberalisme yang dicirikan pro pasar itu pun hingga kini masih melekat kuat di institusi pendidikan seperti FEUI.
Strategi kedua, ialah melalui kebudayaan. Diarsiteki Central Intelligence Agency (CIA) dengan Allan Dulles sebagai direkturnya pada saat itu dan didanai lembaga-lembaga filantropi seperti Ford Foundationdan Rockeferell Foundation, misi pun dilancarkan dengan didirikannya Congress for Cultural Freedom (CCF) yang kemudian bermarkas di Paris. CCF yang diketuai Michael Josselson saat itu berada di bawah Office of Policy Coordination (OPC) yang diketuai Frank Wisner. CCF melakukan pengiriman buku secara besar-besaran ke Indonesia. Dalam hal ini terutama buku-buku dengan isi yang mendukung misi penyemaian ideologi anti-komunisme di Indonesia. Pengiriman buku-buku ini dilakukan oleh program officer CCF untuk Asia, Ivan Kats. Kats mengirimkan buku-buku ke 20 perpustakaan di Indonesia dan juga kepada 100 orang lebih intelektual termasuk HB.Jassin, Goenawan Mohamad, dan lain-lain. (p.78).
Selain itu, CCF juga menerjemahkan buku-buku sastra yang berperspektif anti-komunis, termasuk karya pengarang ternama seperti George Orwell‘Animal Farm’ (1945). Di Indonesia, CCF tidak memiliki struktur resmi. Program penerjemahan ini juga dipimpin oleh Ivan Kats dan Goenawan Mohammad (GM) menjadi salah satu penerjemah karya sastra anti komunis tersebut, yakni karya-karya Albert Camus. Dalam surat-menyurat antara Ivan Kats dan GM, terlihat bahwa dengan bayaran sebesar $50 pada waktu itu, misi penyebaran ideologi anti-komunisme pun dimulai.[6] Dengan mengangkat ide-ide demokrasi dan kebebasan, perlawanan terhadap komunisme pun dilakukan menggunakan produk-produk kebudayaan. Para budayawan yang bersetuju dengan ideologi anti komunisme ini nantinya bergabung dalam sebuah deklarasi yang dikenal dengan Manikebu atau Manifesto Kebudayaan. Isi dari Manifesto yang ditandatangani GM, Mochtar Lubis, Taufik Ismail, dan kawan-kawannya ini sama dengan isi dari Manifesto of Intellectual Liberty yang dideklarasikan CCF tahun 1950. (p.84).
Misi penyemaian ideologi liberalisme dan humanisme universal inipun berjalan dengan sukses karena juga didukung oleh militer dan partai-partai sayap kanan yang pada saat itu tidak berada dalam rezim Soekarno seperti PSI. (p.89). Melalui produk-produk budaya, mereka kemudian dapat menentukan pengetahuan apa dan gagasan apa nantinya dianggap benar dan salah oleh masyarakat Indonesia bahkan hingga Orde Baru Soeharto jatuh.
Penyemaian ideologi liberalisme dan humanisme yang mereka lakukan pun dilalui bukan tanpa lawan. Para seniman Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat, terafiliasi dengan PKI) menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap humanisme universal ala manikebu.[7] Menurut para seniman Lekra, humanisme harus memiliki keberpihakan pada rakyat yang ditindas dan bukan sebaliknya. Di sisi lain, mereka yang mendeklarasikan Manikebu pun melancarkan wacana ‘seni murahan’ terhadap karya-karya seniman Kiri.
Kedua kubu ini pun memiliki media penyebaran gagasan atas ideologi yang mereka yakini. Majalah Sastra merupakan majalah utama untuk penulis anti komunis. Sementara itu, para seniman dan budayawan Lekra memiliki Majalah Zaman Baru. Melalui majalah-majalah tersebut serta koran pada masa itu seperti Harian Rakjat, kita dapat melihat perang argumen Lekra vs Manikebu. Manikebu menentang Lekra yang mengagas seni dengan politik sebagai panglima. Sementara itu, Lekta menentang humanisme universal yang dijunjung Manikebu dalam ‘senin untuk seni’ yang tidak memiliki keberpihakan terhadap rakyat yang ditindas dan dengan itu juga tidak berpihak terhadap perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme.
Militer yang Gagah dan Komunis yang Selalu Dibenci
50 millioen Indonesiers wordt den mord gesnoerd alleen
de Communistische Party vecht voor hen kiest Louis de Visser
(50 juta rakyat Indonesia dibungkam.
Hanya Partai Komunis membela hak-hak mereka. Pilih Louis de Visser)
-Poster Henri Pieck, 1929-
Selain para intelektual yang sering disebut dengan Mafia Berkeley (Emil Salim, dkk), kelompok CCF (GM, Mochtar Lubis, dkk), sejarawan Nugroho Notosusanto pun berperan penting dalam menyemai kebencian yang kuat terhadap PKI, komunis, dan komunisme dialam pikiran masyarakat Indonesia. Peran sejarawan Nugroho Notosusanto ini sangat krusial khususnya dalam pembentukan narasi sejarah Orde Baru mengenai tragedi 1965. Sejarah yang ia tulis menjadi versi narasi resmi sejarah Orde Baru dan menjadi doktrin sejarah yang terus melekat hingga saat ini.
Dalam narasi sejarahnya yang berjudul 40 Hari Kegagalan G30S yang terbit pada tahun 1965, Nugroho menuduh PKI sebagai satu-satunya pelaku kudeta tahun 1965 dan mencitrakan komunisme sebagai ideologi anti Tuhan sehingga dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Tidak lama setelah tulisan itu terbit, narasi lain yang bertentangan dengan versi narasi Nugroho dipublikasikan. Narasi tersebut merupakan hasil studi tiga orang akademisi asal Amerika yakni Ruth McVey, Ben Anderson dan Frederick Bunnell. Dalam tulisan berjudul A Preliminary Analysis of October 1, 1965 Coup in Indonesia, ketiga akademisi Amerika tersebut menolak argumen Nugroho dengan berargumen bahwa peristiwa G30S adalah klimaks dari konflik internal Angkatan Darat. Penelitian ini juga menampilkan penolakan terhadap justifikasi kekerasan atas kaum komunis serta berdirinya rezim baru dibawah kendali Soeharto. (p.156).
Namun, narasi sejarah versi Orde Baru buatan Nugroho tersebut pun nampaknya memang belum bisa ditandingi. Tak lama setelah terbitnya 40 Hari Kegagalan G30S, pemerintah pun mulai membuat Monumen Pancasila Sakti dan Monumen Lubang Buaya untuk mengukuhkan apa yang telah ditulis oleh sejarawan Orde Baru, Nugroho Notosusanto. Setelah itu, proyek indoktrinasi ideologi anti komunisme yang sistematis pun dilancarkan negara melalui berbagai pelatihan dan pendidikan di seluruh lembaga negara dan lembaga pendidikan. (p.164).
Dalam narasi sejarah yang dibuat Nugroho, militer ditempatkan dalam posisi yang sangat terhormat dimana militer diposisikan sebagai pahlawan yang berjasa menyelamatkan bangsa dari komunisme. Selain itu, dalam kehidupan politik, militer pun memang ditempatkan Orde Baru dalam posisi-posisi strategis di berbagai lembaga pemerintahan dan berbagai institusi bisnis dan perdagangan, serta media massa yang bekerja sama dengan para aktivis kebudayaan anti-komunis. Bahkan, militer pada waktu itu dapat menjadi pengurus dalam organisasi serikat buruh bentukan Orde Baru seperti SOKSI.(p.145).
Namun, hal-hal itu belumlah dirasa mencukupi. Pada tahun 1980, Nugroho pun mulai menulis naskah film yang didasarkan pada narasi sejarah yang dibuatnya sendiri. Sebagai produk budaya, film dilihat penting dalam rangka penyemaian ideologi anti-komunisme. Terkait hal ini, dramatisasi yang tidak ada dalam narasi sejarah yang ditulis Nugroho bisa ditampilkan melalui film. Film yang kemudian diberi judul ‘Pengkhianatan G30S/PKI’ itu pun disetujui oleh Soeharto pada tahun 1983. Sutradara film ini, Arifin C. Noer, dipilih berdasarkan rekomendasi Goenawan Mohamad. Semenjak tahun 1984, film ini pun secara rutin diputar di televisi setiap tanggal 30 September hingga tahun 1997. Disini kembali terlihat bahwa Orde Baru Soeharto sangat gigih mempromosikan ideologi anti komunisme ke tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Dalam film itu, komunis digambarkan sebagai pembunuh yang kejam dan menganut atheisme. Mereka digambarkan sebagai entitas setan yang membunuh para jenderal secara sadis. Di sisi lain, militer dicitrakan sangat baik dalam film tersebut. Kemunculan Soeharto dan pasukannya yang dalam film ditampilkan melalui adegan baku tembak dengan para anggota PKI dicitrakan sebagai tindakan kepahlawanan. Selain itu, keluarga militer pun digambarkan sebagai keluarga yang sangat baik dan harmonis dalam film tersebut. (p.189-199).
Sebenarnya film Pengkhianatan G30S/PKI bukanlah satu-satunya film yang ditujukan untuk menggambarkan kepahlawanan militer. Terdapat beberapa film lain yang dibuat dengan tujuan yang sama, yakni Enam Jam di Jogja, Serangan Fajar, Janur Kuning, dan Jakarta 66 : Sejarah Perintah 11 Maret.(p.166). Setelah film Pengkhinatan G30S/PKI, sebuah novel dengan judul dan isi yang sama pun dibuat oleh Arswendo Atmowiloto.
Kemudian, pada tahun 1966 hingga 1970, terbit sepuluh cerpen mengenai peristiwa 65 yang bertemakan humanisme universal yang diterbitkan dalam Majalah Horison pimpinan Taufik Ismail. Kesepuluh cerpen ini menampilkan struktur cerita yang sama dimana semuanya memanipulasi humanisme universal yang mereka yakini. Dalam kesepuluh cerpen tersebut, pembunuhan terhadap komunis digambarkan sebagai tindakan yang sah demi membela humanisme. Melalui konflik psikologis para tokoh dalam cerita, para penulis cerpen-cerpen ini menggiring pembaca untuk meletakkan simpati pada para pelaku kekerasan dan bukan pada para korban (dalam hal ini orang-orang komunis). Tidak ada simpati sama sekali terhadap korban. Malahan, pembunuhan terhadap mereka yang komunis dan diduga komunis digambarkan dalam cerpen-cerpen tersebut sebagai sebuah tindakan yang heroik.
Dalam cerpen-cerpen tersebut terlihat dengan jelas wajah humanisme universal yang dianut para penulisnya, yang kebanyakan juga setuju dengan Manikebu. Wajah humanisme universal tersebut ditunjukkan melalui tokoh protagonis dalam cerpen-cerpen tersebut yang kebanyakan adalah mereka yang ambil bagian secara langsung dalam pembunuhan massal 65. Yang paling tragis, korban tragedi 65 digambarkan sebagai pihak yang bersalah seperti yang tercantum dalam cerpen Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi karya Zulidahlan. (p.129).
Anti Komunisme dalam Struktur Sosial Masyarakat
Pembentukan ideologi anti komunisme yang ditujukan untuk melanggengkan kepentingan ekonomi politik Orde Baru, nyatanya juga ditujukan untuk memberi legitimasi atas kekerasan yang menimpa orang-orang komunis. Melalui berbagai produk budaya dan narasi sejarah, kekerasan termasuk pembunuhan terhadap orang-orang komunis dilegitimasi sehingga dianggap sah dan sesuatu yang normal. Dalam buku ini, Herlambang menguraikan analisisnya mengenai hal ini dengan menggunakan teori kekerasan budaya Johan Galtung, kekuatan simbolik Pierre Bourdieu, serta memakai kerangka Marxis dan posmodernis dalam analisisnya.
Herlambang setuju dengan teori Galtung mengenai kekerasan budaya dimana kekerasan tidak harus selalu beroperasi secara fisik, tetapi juga dapat dalam bentuk lainnya seperti kekerasan struktural dan kekerasan budaya. Kekerasan budaya terkait tragedi 65 beroperasi melalui produk-produk budaya seperti film, novel dan cerpen yang isinya menjustifikasi kekerasan yang terjadi pada mereka yang merupakan anggota PKI dan afiliasinya beserta simpatisannya pada tahun 1965-1966. Selain itu, menurut Gorsevski, bahasa yang terkandung dalam sebuah karya sastra dapat memiliki kemampuan untuk menyakiti, menghujat, dan mengutuki kelompok tertentu yang pada akhirnya juga dapat menimbulkan kekerasan fisik secara langsung.
Dampak dari kekerasan budaya ini masih dapat kita rasakan hingga saat ini, dimana pasca Orde Baru, proyek pembentukan ideologi anti-komunisme pun memang tidak lantas berhenti begitu saja. Goenawan Mohamad misalnya, terus menyebarkan ideologi liberalnya dengan membangun ‘kerajaan kebudayaan’nya dengan misalnya mendirikan Komunitas Utan Kayu (KUK) yang hingga saat ini menjadi salah satu kelompok kebudayaan yang berpengaruh di Indonesia. GM juga mendirikan ISAI dan bahkan MARA (Majelis Amanat Rakyat) yang kemudian berubah menjadi PAN (Partai Amanat Nasional).
Namun, bukan berarti tak ada yang menandingi. Seperti Lekra vs Manikebu, usaha GM ini pun dibarengi dengan usaha dari pihak yang menentang pelanggengan ideologi anti komunisme yang dilancarkan Orde Baru. Kelompok-kelompok tersebut, diantaranya berasal dari mereka yang tergabung dalam sebuah partai Kiri (PRD) seperti JAKER yang dipimpin oleh penyair Wiji Thukul.[8] Ada juga kelompok Boemiputera dan Komunitas Sastra Indonesia(KSI). Namun, kesemua kelompok ini nyatanya belum mampu menandingi hegemoni anti komunis yang selama ini dibentuk Orde Baru. Meskipun keberadaan kelompok-kelompok ini tentunya tetap penting dan sebaiknya diperbanyak demi menggagalkan ideologi anti komunis yang menyesatkan itu. Selain itu, perlawanan terhadap narasi sejarah versi Orde Baru mengenai tragedi ’65 juga ditampilkan dalam novel September karya Noorca M. Massardi (2006) dimana Herlambang membahas secara khusus mengenai novel ini dalam bab terakhir bukunya. Merupakan tugas generasi muda saat ini untuk mencari kebenaran sejarah dan menggagalkan pembodohan yang dilakukan Orde Baru. Sudah bukan saatnya lagi membenci komunisme tanpa alasan. Justru, harus kita ketahui bahwa orang-orang komunis dan PKI pada saat itu merupakan salah satu pihak yang paling depan melawan kolonialisme dan imperialisme.
Penutup
Buku yang ditulis oleh Wijaya Herlambang ini merupakan buku yang penting dalam membuka perdebatan yang selama ini terlihat tidak tersentuh, terutama oleh kalangan yang menggungat narasi sejarah tentang G30S versi Orde Baru. Jika selama ini gugatan terhadap peristiwa G30S menekankan pada aspek kekerasan fisik –seperti kekejaman tentara dan bengisnya paramiliter, maka dengan karya Herlambang ini kita ketahui betapa signifikannya aras kebudayaan dalam peristiwa G30S. Sebagaimana tesis buku ini, tidak mungkin ada kekerasan fisik yang sedemikian besarnya jika tidak ditopang dan dilegitimasi oleh kekerasan budaya. Lebih jauh, kekerasan budayalah yang membuat narasi tentang PKI dan sejenisnya tidak beranjak kemanapun semenjak tahun 1965.
Dari sini, dapat diketahui betapa pentingnya aras suprastruktur, dalam hal ini bidang kebudayaan, dalam sebuah transformasi sosial. Keberhasilan Orde Baru dalam melegitimasi sekaligus terus menerus mereproduksi kekuasaannya salah satunya adalah karena mereka menguasai suprastukstur. Dengan begitu, maka salah satu poin dalam perjuangan menuju sosialisme Indonesia adalah juga menguasai suprastruktur tersebut. Jika Orde Baru berhasil membuat komunisme menjadi isme yang begitu rendah dan dibenci, maka, salah satu tugas Kiri saat ini adalah justru menjadikan komunisme, atau sosialisme menjadi kebutuhan bersama sebagai jalan keluar satu-satunya atas kebuntuan sistem ekonomi-politik hari ini. Sangat berat, tetapi bukan tidak mungkin.
Daftar Referensi
Herlambang, Wijaya. 2013. Kekerasan Budaya pasca 1965 : Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film.Tangerang Selatan : CV Marjin Kiri.
Ir. Soekarno. 1964. Di Bawah Bendera Revolusi. Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
Martin Suryajaya, Goenawan Mohamad dan Politik Kebudayaan Liberal Pasca 1965. Sumber : http://indoprogress.com/2013/12/goenawan-mohamad-dan-politik-kebudayaan-liberal-pasca-1965/
Roosa, John. 2008. Dalih Pembunuhan Massal : Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Insitut Sejarah Sosial Indonesia.
Sulistyo, Hermawan. 2011. Palu Arit di Ladang Tebu : Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966). Jakarta : Penerbit Pensil-324.
Yuliantri, Rhoma Dwi Aria dan Muhidin M. Dahlan.2008. Lekra Tak Membakar Buku : Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965. Jogjakarta : Merakesumba.
Penulis beredar di twitter dengan ID @ffildzahizz
[1] Ada berbagai versi mengenai jumlah korban dalam tragedi pembunuhan massal tahun 1965-1966. Namun jumlahnya diperkirakan sangat besar antara ratusan ribu hingga jutaan orang. Dalam buku ‘Palu Arit di Ladang Tebu’ karya Hermawan Sulistyo, dicantumkan tabel perkiraan jumlah korban dari berbagai sumber. (p.36-p.39). Misalnya dari Anderson (Indonesia 40 (1985), hlm.53; juga dalam Cribb), perkiraan jumlah korban sebanyak 500.000-1.000.000. Lalu dari Laksamana Sudomo, Pangkopkamtib (dalam Cribb), perkiraan jumlah korban sebanyak 450.000-500.000 jiwa.
[2] Hasil studi yang dilakukan berbagai akademisi seperti John Roosa dalam buku ‘Dalih Pembunuhan Massal’ menunjukkan bahwa apa yang diungkapkan dalam sejarah versi Orde Baru mengenai PKI sebagai dalang peristiwa G30S bukanlah kebenaran yang mutlak.
[3] Wijaya Herlambang. Kekerasan Budaya pasca 1965 : Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film. Tangerang : Marjin Kiri. hlm. 60.
[4] Kepentingan ekonomi politik penguasaan Sumber Daya Alam ini kemudian terbukti dengan disahkannya UU PMA (Undang-Undang Penanaman Modal Asing) pada tahun 1967 sebagai UU yang pertama kali disahkan rezim Orde Baru Soeharto, segera setelah merebut kekuasaan.
[5] Kedekatan Soekarno dengan elemen-elemen Kiri ini terlihat dengan sangat jelas diantaranya melalui politik ‘Nasakom/Nasionalis Agama dan Komunis’ dimana Soekarno secara terang-terangan menganggap komunis sebagai pihak yang penting dalam perjalanan Revolusi Indonesia. Lihat tulisan Soekarno’Di Bawah Bendera Revolusi’, bagian pertama buku tersebut langsung berisi artikel dengan judul ‘Nasionalisme, Islamisme, dan Marxsime’.
[6] Foto surat antara Ivan Kats dan GM ini dapat dilihat dalam tulisan Martin Suryajaya ‘Goenawan Mohamad dan Politik Kebudayaan Liberal Pasca 1965.’ Sumber : http://indoprogress.com/2013/12/goenawan-mohamad-dan-politik-kebudayaan-liberal-pasca-1965/
[7]Perseteruan antara Lekra dengan Manikebu ini telah dimulai sejak ‘Manifesto Kebudayaan Republik Indonesia’ diumumkan pada tahun 1963 dan menjadi perseteruan dua kutub kebudayaan yang paling keras sebagaimana yang tercantum dalam buku ‘Lekra Tak Membakar Buku’ karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan, (p.45; p.151).
[8]Wiji Thukul masih hilang dan keberadaannya masih belum diketahui hingga kini.
KONTROVERSI diubahnya UU Pilkada Langsung menjadi UU Pilkada Tidak Langsung oleh persekongkolan elite oligarki yang berhimpun dalam Koalisi Merah Putih (KMP), terus menggema. Gerakan aksi penolakan lewat media massa, media sosial, dan demonstrasi-demonstrasi jalanan, baik di luar negeri maupun di dalam negeri oleh berbagai sektor dalam masyarakat, semakin meluas dan berlipatganda.
Aksi-aksi demonstrasi ini menuntut agar UU Pilkada Tidak Langsung itu dibatalkan. Para demonstran ini juga menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada sirkus politik elit, seperti yang diperankan oleh sang maestro sirkus SBY, yang telah mengeluarkan Perpuu untuk membatalkan RUU Pilkada Tidak Langsung. Sampai muntah-muntah dan jungkir balik SBY menyatakan keberpihakan dan komitmennya pada demokrasi, rakyat dan para partisipan aktif yang berdemonstrasi tak bisa lagi dikadali untuk kesekian kalianya. Enough is enough, #ShameOnYouSBY.
Pagelaran sirkus politik elit dan makin maraknya aksi-aksi demonstrasi menentang produk para sirkus itu, semestinya menjadi penanda bahwa antara kepentingan pemilih dan yang dipilih bisa bertolak belakang 180 derajat. Para pemilih (elector) punya kepentingan atau aspirasi A, sementara yang dipilih (elected) memperjuangkan aspirasi B. Kenyataan ini tidak seperti yang sering dikemukakan oleh anggota DPR dari KMP, yang selalu mengatakan bahwa ‘partai itu kan dipilih oleh rakyat, jadi apa yang kami lakukan adalah mewakili kepentingan rakyat.” Ini adalah slogan kosong, silat lidah atau otak-atik-ghatuk.
Pernyataan bahwa kepentingan yang memilih dan dipilih tidak selalu sejalan, sejak ratusan tahun lalu sudah dinyatakan oleh Filsuf Prancis Jean-Jacques Rousseau. Penganjur kebebasan setara (egalitarian liberty) ini mengatakan bahwa dalam struktur masyarakat yang timpang, dimana terdapat segelintir orang kaya (oligarki) di tengah-tengah lautan massa yang miskin, maka mustahil bahwa yang dipilih akan mewakili aspirasi dari yang memilihnya. Dalam Letters Written from the Mountain, Rousseau mengatakan bahwa ‘Si kaya memiliki hukum dalam kantongnya, sementara si miskin lebih memilih roti ketimbang kebebasan.’ Karl Marx yang terinspirasi dari Rousseau lalu menyimpulkan, ‘Perwakilan masyarakat sipil adalah mereka yang tidak memiliki kaitan dengan para pemilihnya, apakah melalui ‘instruksi’ atau ‘komisi.’ Mereka memiliki otoritas sebagai perwakilan kepentingan publik, sementara dalam kenyataannya mereka mewakili kepentingan khusus.’
Inilah ciri utama dari demokrasi elektoral (electoral democracy), tulis ilmuwan sosial Argentina, Atilio Boron. Pada level ini, demikian ujarnya, demokrasi ditandai dengan pemilu reguler dan kompetisi antar partai, guna memperebutkan suara pemilih. Level demokrasi ini mengabaikan masalah isi dan semata-mata ditujukan untuk menempatkan para wakil terpilih pada posisi-posisi puncak legislatif dan eksekutif. Di sini, hak politik rakyat untuk membuat keputusan secara langsung dijamin pada setiap periode pemilu saja, sementara keputusan sehari-harinya dibuat oleh lembaga-lembaga perwakilan, kepresidenan, yudikatif, Bank Sentral, dan pasar.
Dari Roesseau kita belajar bahwa perubahan RUU Pilkada Langsung menjadi Pilkada Tidak Langsung ini adalah unjuk gigi oligarki dalam memberangus hak-hak politik rakyat. Sehingga tidak ada cara lain dalam merebut hak politik yang telah dirampas ini, kecuali rakyat sendiri yang berinisiatif dan bergerak untuk merebutnya kembali. Kita bersama pernah melakukan ini pada tahun 1998. Dan kita berhasil menjatuhkan salah satu rezim paling kuat dan buas dalam sejarah dunia modern. Ketika para elite politik saat itu begitu memuja-muja Soeharto, kita bisa meyakinkan rakyat banyak bahwa rezim Orde Baru bisa dikalahkan. Lagi-lagi kita berhasil. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan.
Kini sebagian dari elite oligarki pembasuh tangan kotor Soeharto, seperti Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, Fadli Zon, dan reformis gadungan seperti Amien Rais cs yang berkumpul di KMP, ingin menunjukkan kembali gigi kotornya. Mereka mengatasnamakan demokrasi yang tak mereka perjuangkan dengan sungguh-sungguh untuk memberangus demokrasi itu sendiri. Mereka yang dulu memberangus hak rakyat, kini dengan pongahnya mengklaim pembela kepentingan rakyat. Pada kondisi ini, pilihan sesungguhnya ada di tangan kita. Menolak Tunduk atau Menyerah Takluk.***
Aksi-aksi demonstrasi ini menuntut agar UU Pilkada Tidak Langsung itu dibatalkan. Para demonstran ini juga menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada sirkus politik elit, seperti yang diperankan oleh sang maestro sirkus SBY, yang telah mengeluarkan Perpuu untuk membatalkan RUU Pilkada Tidak Langsung. Sampai muntah-muntah dan jungkir balik SBY menyatakan keberpihakan dan komitmennya pada demokrasi, rakyat dan para partisipan aktif yang berdemonstrasi tak bisa lagi dikadali untuk kesekian kalianya. Enough is enough, #ShameOnYouSBY.
Pagelaran sirkus politik elit dan makin maraknya aksi-aksi demonstrasi menentang produk para sirkus itu, semestinya menjadi penanda bahwa antara kepentingan pemilih dan yang dipilih bisa bertolak belakang 180 derajat. Para pemilih (elector) punya kepentingan atau aspirasi A, sementara yang dipilih (elected) memperjuangkan aspirasi B. Kenyataan ini tidak seperti yang sering dikemukakan oleh anggota DPR dari KMP, yang selalu mengatakan bahwa ‘partai itu kan dipilih oleh rakyat, jadi apa yang kami lakukan adalah mewakili kepentingan rakyat.” Ini adalah slogan kosong, silat lidah atau otak-atik-ghatuk.
Pernyataan bahwa kepentingan yang memilih dan dipilih tidak selalu sejalan, sejak ratusan tahun lalu sudah dinyatakan oleh Filsuf Prancis Jean-Jacques Rousseau. Penganjur kebebasan setara (egalitarian liberty) ini mengatakan bahwa dalam struktur masyarakat yang timpang, dimana terdapat segelintir orang kaya (oligarki) di tengah-tengah lautan massa yang miskin, maka mustahil bahwa yang dipilih akan mewakili aspirasi dari yang memilihnya. Dalam Letters Written from the Mountain, Rousseau mengatakan bahwa ‘Si kaya memiliki hukum dalam kantongnya, sementara si miskin lebih memilih roti ketimbang kebebasan.’ Karl Marx yang terinspirasi dari Rousseau lalu menyimpulkan, ‘Perwakilan masyarakat sipil adalah mereka yang tidak memiliki kaitan dengan para pemilihnya, apakah melalui ‘instruksi’ atau ‘komisi.’ Mereka memiliki otoritas sebagai perwakilan kepentingan publik, sementara dalam kenyataannya mereka mewakili kepentingan khusus.’
Inilah ciri utama dari demokrasi elektoral (electoral democracy), tulis ilmuwan sosial Argentina, Atilio Boron. Pada level ini, demikian ujarnya, demokrasi ditandai dengan pemilu reguler dan kompetisi antar partai, guna memperebutkan suara pemilih. Level demokrasi ini mengabaikan masalah isi dan semata-mata ditujukan untuk menempatkan para wakil terpilih pada posisi-posisi puncak legislatif dan eksekutif. Di sini, hak politik rakyat untuk membuat keputusan secara langsung dijamin pada setiap periode pemilu saja, sementara keputusan sehari-harinya dibuat oleh lembaga-lembaga perwakilan, kepresidenan, yudikatif, Bank Sentral, dan pasar.
Dari Roesseau kita belajar bahwa perubahan RUU Pilkada Langsung menjadi Pilkada Tidak Langsung ini adalah unjuk gigi oligarki dalam memberangus hak-hak politik rakyat. Sehingga tidak ada cara lain dalam merebut hak politik yang telah dirampas ini, kecuali rakyat sendiri yang berinisiatif dan bergerak untuk merebutnya kembali. Kita bersama pernah melakukan ini pada tahun 1998. Dan kita berhasil menjatuhkan salah satu rezim paling kuat dan buas dalam sejarah dunia modern. Ketika para elite politik saat itu begitu memuja-muja Soeharto, kita bisa meyakinkan rakyat banyak bahwa rezim Orde Baru bisa dikalahkan. Lagi-lagi kita berhasil. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan.
Kini sebagian dari elite oligarki pembasuh tangan kotor Soeharto, seperti Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, Fadli Zon, dan reformis gadungan seperti Amien Rais cs yang berkumpul di KMP, ingin menunjukkan kembali gigi kotornya. Mereka mengatasnamakan demokrasi yang tak mereka perjuangkan dengan sungguh-sungguh untuk memberangus demokrasi itu sendiri. Mereka yang dulu memberangus hak rakyat, kini dengan pongahnya mengklaim pembela kepentingan rakyat. Pada kondisi ini, pilihan sesungguhnya ada di tangan kita. Menolak Tunduk atau Menyerah Takluk.***
KALAU Anda kalah pemilu namun tidak merasa kalah, apa yang harus Anda lakukan? Untuk itu, Anda harus belajar dari Afghanistan. Mereka punya cerita menarik untuk menyelesaikan perselisihan penghitungan suara dalam pemilihan presiden.
Begini ceritanya.
Pada 5 April 2014, Afghanistan mengadakan pemilihan presiden. Ini kali ketiga dalam sejarah peradaban mereka memilih presiden. Hamid Karzai, presiden sebelumnya, tidak boleh lagi mencalonkan diri. Seperti Yudhoyono di tanah air, dia sudah dua kali menjabat. Dia naik ke kekuasaan tahun 2001, ketika rejim Taliban digulingkan Amerika. Kemudian lewat International Conference on Afghanistan di Jerman, yang diadakan dengan sponsor Amerika dan negara-negara Barat, dia diangkat menjadi kepala pemerintahan sementara. Tahun 2002, Loya Jirga (Dewan Agung) Afghanistan mengangkatnya jadi presiden. Ketika pilpres tahun 2004, Karzai sukses mengamankan kekuasaannya menjadi presiden (dengan dukungan Amerika tentu saja). Lima tahun kemudian, dia terpilih kembali. Tentu, masih dengan dukungan Amerika.
Dalam pemilihan pendahuluan (pada tanggal 5 April itu) menghasilkan dua kandidat peraih suara terbanyak, yaitu Ashraf Ghani dan Abdullah Abdullah. Yang pertama adalah bekas ambtenaar di Bank Dunia dan menteri keuangan di bawah pemerintahan Karzai. Sedangkan Abdullah Abdullah adalah bekas menteri luar negeri (2001-05). Dia adalah penasehat pemimpin Aliansi Utara (Northern Alliance) Ahmad Shah Massoud, yang membantu Amerika mengalahkan Taliban pada 2001. Abdullah telah lama menjadi penantang Karzai. Tahun 2009, dia menjadi calon presiden namun kalah oleh Karzai. Ini kekalahan pahit untuk Abdullah, karena dia menduga Karzai melakukan kecurangan secara ‘terstruktur, sistematis, dan masif.’ Oleh karena itu, Abdullah tidak mau melakukan pemilihan tahap kedua.
Dalam pemilu kali inipun sami mawon. Dalam pemilihan pertama, Ashraf Gani mendaat 31.5 persen dari suara dan Abdullah Abdullah mendapat 45 persen. Ada delapan kandidat maju dalam pemilihan ini. Pemilihan kedua dilangsungkan pad 14 Juni. Hasilnya diharapkan dapat diumumkan sebulan kemudian. Namun apa yang terjadi adalah saling tuduh. Kedua belah pihak mengatakan pihak sebelah melakukan kecurangan. Deadlock ini berakhir pada bulan September, ketika KPU Afghanistan mengumumkan Ashraf Ghani sebagai pemenang Pilpres.
Selesai? Belum. Karena demikian tajamnya tuduh menuduh, maka John Kerry, menteri luar negeri Amerika, membikin suatu perjanjian bagi-bagi kekuasaan (power sharing). Ghani menjadi presiden dan Abdullah menjadi Chief Excutive Officer (CEO) negara Afghanistan.
Eits, tunggu dulu. Ini bukan cerita yang ingin saya sampaikan. Bukan hasil power sharing ini yang ingin saya sampaikan. Ceritanya justru ada pada saat-saat deadlock itu. Apa yang terjadi ketika itu? Kedua belah pihak sama-sama pergi ke Washington, D.C., ibukota negara yang menjadi tuan mereka selama satu dekade lebih. Karena pemilihan di Afghanistan sangat tergantung dari pusaran angin di Washington, maka keduanya lantas membeli pengaruh di sana untuk mempengaruhi hasil penghitungan suara di negeri sendiri. Saya ulangi: membeli pengaruh di Washington untuk mempengaruhi hasil penghitungan suara di negeri sendiri.
Ashraf Gani pergi ke satu perusahan lobbying yang bernama Sanitas International. Menurut surat kabar The Christian Science Monitor, ia membayar $45,000 per bulan (sekitar Rp 550 juta dalam kurs sekarang), untuk ‘mendapatkan nasehat tingkat tinggi, hubungan dengan media dan menjangkau stakeholder (pemangku kepentigan) .. dan mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan dan kebijakan terhadap media massa di Amerika dan negara-negara Barat serta membangun dukungan di kalangan pemirsa-pemirsa kunci di Amerika dan di negara-negara Barat.’[1]
Tidak cukup itu saja. Ashraf Ghani juga menyewa Roberti White LLC. Dia membayar $100,000 (sekitar Rp 1,2 miliyar) perbulan untuk konsultasi politik dan kehumasan, termasuk pengembangan strategi kampanye serta pelaksanaannya, perumusan isu-isu dan penyampaian pesan, konsultasi media, dan jasa-jasa lain yang diperlukan untuk mendukung aktivitas partai Ahsraf Ghani.
Yang menarik, lawannya Ghani, yakni Abdullah Abdullah, juga menyewa perusahaan yang sama untuk mempengaruhi hasil pemilihan di negerinya. Abdulah diketahui menyewa operator politik yang terkait Joe Ritchie, seorang manajer keuangan yang lama terlibat dalam politik Afghanistan. Nah, Ritchie ini yang kemudian terkait dengan Sanitas International, lembaga yang juga memberikan jasa konsultasi politik ke Ghani.
Mengapa saya cerita panjang lebar tentang hal ini?
Karena Sanitas Internasional juga berkaitan dengan politisi Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Sama seperti saudaranya, Hashim Djojodhadikusumo,[2] Prabowo rupanya juga berupaya menaklukkan Washington D.C. yang memiliki pengaruh untuk menentukan politik Indonesia.
Dokumen yang didapat dari Foreign Agents Registration Act (FARA),[3] sebuah lembaga pemerintah federal Amerika, menunjukkan bahwa Prabowo Subianto sudah mengadakan persetujuan sementara dengan Sanitas International, lembaga yang menjadi konsultan politik Ashraf Ghani dan Abdullah Abdullah. Dokumen yang bertanggal 7 Juli 2014 (dua hari sebelum hari pemungutan suara!) menyebutkan bahwa Sanitas International akan ‘membimbing tim kampanye Prabowo dalam menjangkau media AS dan media internasional.’
Dalam dokumen laporan Sanitas ke FARA, disebutkan juga orang yang menjadi penghubung dengan pihak Prabowo adalah Wibawanto Nugroho. Dia disebutkan sebagai ‘senior advisor to Prabowo Subianto.’ Siapakah penasehat senior Prabowo ini? Menurut penelusuran, dia adalah anak dari Laksamana (Purn.) Widodo Adi Sutjipto, Panglima TNI pertama dari Angkatan Laut yang diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Widodo juga Menteri Polhukam pada masa administrasi pemerintahan Presiden Yudhoyono yang pertama (2004-2009).
Wibawanto Nugroho memiliki segudang jabatan dan reputasi. Dia pernah menjabat sebagai Asisten Khusus/Analis Kebijakan Senior pada kantor Menkopolhukam,[4] Ketua Komisi I DPR, Kementerian Pertahanan, dan asisten riset/staf ahli pada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dia juga pernah kuliah di Universitas Bradford (Inggris); The U.S. National Defense University, Fort McNair, Washington, D.C.; dan sekarang sedang melanjutkan sekolah PhD dalam bidang Public Policy di The George Mason University, Washington, D.C. Dia mendapat beasiswa Fullbright Presidential Scholar untuk melanjutkan studi di George Mason University. Saat ini dia menjabat sebagai Senior Fellow pada DIP Center (Democracy, Integrity and Peace) di Jakarta. Selain itu, dia adalah Komisaris pada Shefa Resources (sebuah perusahaan pertambangan), dan menjadi partner pada The Zoom Strategist, sebuah lembaga yang mengkhususkan diri pada ‘hubungan pemerintahan’.[5]
Yang terpenting, Wibawanto Nugroho adalah Ketua DPW Gerindra Amerika-Kanada. Melihat keahliannya dan kedudukannya di dalam Gerindra, tidaklah mengherankan jika Prabowo menjatuhkan pilihan pada Wibawanto untuk menjadi penghubung dengan Sanitas International.
Apa jasa yang akan diberikan oleh Sanitas kepada Prabowo? Dalam dokumen disebutkan bahwa mereka setuju untuk ‘mulai melakukan pendekatan (outreach) kepada media-media Amerika dan media internasional dengan anggapan bahwa kontrak tertulis yang resmi akan ditetapkan kemudian.’ Juga dijelaskan dalam dokumen itu, ‘Sanitas akan memastikan tersedianya peluang-peluang media untuk (Prabowo) Subianto, termasuk media penyiaran dan sindikasi media cetak yang bersifat internasional.’ Dokumen ini ditandatangani oleh Christopher Harvin dari Sanitas International.
Dokumen ini memang belum merupakan kontrak. Akan tetapi sudah mengindikasikan bahwa tim kampanye Prabowo agaknya sudah melihat akan terjadi ‘stalemate’ (kebuntuan) dalam hasil pemilihan presiden. Dia merasa perlu untuk membentuk opini di … Amerika dan dunia internasional (baca: dunia Barat!).
Anda mungkin bertanya, lho kan pemilihannya di Indonesia? Mengapa membangun opini di Amerika dan dunia Barat? Ya karena mereka percaya bahwa resolusi atas kebuntuan pemilihan ini akan datang dari Amerika dan negara-negara Barat. Maka mereka merasa penting untuk mengelola opini di sana.
Kita tidak tahu berapa biaya untuk melakukan ini. Tapi kalau melihat pengalaman Ashraf Ghani, mungkin $45,000 per bulan (atau kurang lebih Rp 550 juta) adalah angka yang layak. Menurut kawan saya yang berprofesi sebagai lobbyist di Washington, tagihan akan semakin membengkak kalau Sanitas juga harus menyediakan ahli strategi media, tukang-tukang salon pencitraan, dan para tukang plintir (spin doctors). Tidak cukup $200,000 per bulan untuk bisa dapat paket lengkap ini. Banyak politisi dari negara-negara yang rata-rata rakyatnya berpenghasilan sekitar $1 per bulan, berani membayar harga segitu.
Langkah Prabowo ini seakan melengkapi langkah adiknya, Hashim Djojohadikusumo, yang telah terlebih dahulu melakukan lobbying di Washington. Seperti diketahui, pada tahun 2013 Hashim telah membelanjakan sebanyak $660 ribu untuk melakukan lobbying terhadap Congress Amerika serta beberapa lembaga pemerintah federal Amerika. Ternyata, pada tahun 2014 pun Hashim agaknya belum berhenti melakukan lobbying. Jika sebelumnya Hashim, lewat Yayasan Arsari Djojohadikusumo, melakukan lobbying memakai jasa William Mulllens LLC, kali ini dia melakukannya lewat Clark Hill PLC. Pelobi yang bekerja untuk Yayasan Arsari adalah Michael J. Ferrell, yang dahulu juga bekerja untuk Arsari di William Mullens.[6]
Nah, apa yang bisa disimpulkan dari transaksi jual beli pengaruh ini? Untuk saya sederhana sekali: belilah pengaruh hingga ke Washington. Giliran berkampanye, teriaklah: Awas pengaruh asing! Ah, politisi memang hidup dalam banyak alam. Kodok pun, yang hidup di dua dunia, tidak bisa mengalahkan mereka.***
———
[1] http://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/Backchannels/2014/0814/In-Afghan-election-dispute-enter-the-DC-lobbyists[2] Lihat laporan IndoPROGRESS, “Membeli Pengaruh di Washington: Menelusuri Peran Hashim Djojohadikusumo, “ http://indoprogress.com/2014/07/membeli-pengaruh-di-washington-menelusuri-peran-hashim-djojohadikusumo/
[3] www.fara.gov/docs/5963-Exhibit-AB-20140714-9.pdf
[4]Lihat: http://www.linkedin.com/pub/wibawanto-nugroho-widodo/1b/a22/126
[5] Perusahaan ini berbasis di Jakarta. Tampaknya kegiatan-kegiatan bisnis The Zoom Strategist ini lebih banyak berhubungan dengan usaha-usaha lobbying kepada pemerintah Indonesia. Lihat https://www.linkedin.com/company/the-zoom-strategist
[6] Kegaiatan lobbying yang dilaporkan terjadi pada Kwartal II (Q2) 2014. Tidak ada dana (atau mungkin belum) ada dana yang dibayarkan oleh pihak Arsari kepada Clark Hill PLC. Lihat: http://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=2F6E2F5C-A226-4A54-8E65-B9268F16DC4D&filingTypeID=60
Membeli Pengaruh di Washington: Menelusuri Peran Hashim Djojohadikusumo
Made Supriatma
Harian Indoprogress
Harian Indoprogress
Yayasan Arsari Djojohadikusumo milik politikus Gerindra Hashim Djojohadikusumo membayar sebanyak U$660,000.00 kepada sebuah perusahaan lobbying di Washington. Apa yang mereka lobby? Berbeda dengan retorika Gerindra dalam kampanye yang ultra-nasionalis itu, usaha lobbying ini justru menunjukkan usaha Hashim – dan Gerindra – untuk menjadi bagian dari permainan politik di Washington.
MATA sejarawan tua itu berbinar-binar menghadapi kamera. Dia sedang menjelaskan silsilah keluarga Prabowo Subianto, mantan jendral yang kini sedang mengadu peruntungannya untuk menjadi Presiden Indonesia ke tujuh. Sang sejarawan tampaknya berusaha meyakinkan bahwa dari garis keturunannya, Prabowo adalah keturunan pahlawan. Dia memiliki karakter yang sedia berkorban, dan bukan tipe yang ‘yes man’.1
Itulah yang muncul dari film dokumenter, ‘Sang Patriot.’ Sejarawan yang berbicara disana adalah Peter Carey, seorang profesor dari Oxford yang ahli mengenai Perang Diponegoro. Film dokumenter tersebut adalah semacam ‘biography movie’ yang lazim dibikin sebagai pembuka kampanye pemilihan presiden di Amerika. Film semacam ini dipakai untuk ‘memperkenalkan’ calon presiden kepada masyarakat.
Keterlibatan sejarahwan Peter Carey dalam film ini dengan segera memancing kontroversi. Seorang penulis menuduh Carey telah menjual ‘kemerdekaan jiwa(akademis)nya lewat film tersebut.2 Dengan segera, kontroversi ini meluas dan merambah komunitas ilmuwan sosial yang mempelajari Indonesia.3 Carey sendiri kemudian mengakui bahwa dia memang melakukan rekaman wawancara 90 menit untuk sebuah film dokumenter. Itu dilakukan atas permintaan Yayasan Arsari Djojohadikusumo. Yayasan ini ikut membantu pendanaan penerbitan terjemahan buku Carey tentang Pangeran Diponegoro.
Untuk banyak pihak, Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD) adalah sebuah lembaga sosial. Yayasan ini membantu kegiatan pendidikan, sosial, kebudayaan dan kesenian. Tidaklah terlalu mengherankan jika orang seperti Peter Carey memberikan penghargaan tinggi kepada Yayasan, termasuk juga pada pemiliknya. YAD memang yayasan yang sangat murah hati (generous). Bahkan, mungkin, yang paling murah hati dibandingkan dengan yayasan-yayasan sejenis yang ada di Indonesia.
Namun, benarkah YAD semata-mata hanyalah sebuah yayasan sosial biasa? Laporan investigasi ini menemukan indikasi bahwa yayasan ini juga memiliki ‘misi’ yang tidak pernah diungkapkan kepada publik. Terutama karena yayasan ini juga dipakai untuk memajukan kepentingan politik pemiliknya, Hashim Djojohadikusumo beserta keluarganya. Hashim adalah adik kandung dari Prabowo Subianto, calon presiden Indonesia di tahun 2014. YAD juga bekerja untuk kepentingan politik partai Gerindra yang didirikan oleh dua bersaudara anak Soemitro Djojohadikusumo ini.
Kasus film dokumenter ‘Sang Patriot’ mengindikasikan adanya kepentingan politik tersebut. Hubungan Hashim dengan kakaknya Prabowo memang sangat dekat. Keduanya saling bahu membahu dalam mewujudkan ambisinya. Hashimlah yang membantu Prabowo terjun ke dunia bisnis ketika dia mengasingkan diri ke Yordania paska kejatuhan mantan mertuanya, Suharto. Hashim pulalah yang banyak berada di belakang layar dan membantu Prabowo melakukan ‘political comeback.’ Sedemikian pentingnya peranan Hashim atas kehidupan bisnis dan politik Prabowo, sehingga dia sempat mengibaratkan bahwa dirinya hanya ‘wayang’ dan Hashim adalah ‘dalangnya.’4
Sulit untuk memisahkan YAD dari kegiatan politik yang dilakukan oleh pengurus dan pendirinya. Yayasan ini adalah yayasan keluarga. Para pengurusnya, yang sebagian besar adalah keluarga Hashim Djojohadikusumo, juga terlibat dalam partai Gerindra, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota parlemen yang mewakili Gerindra. Penyelidikan yang lebih mendalam atas yayasan ini memperlihatkan bahwa YAD tidak saja aktif di Indonesia , tetapi juga di Washington, D.C., Amerika Serikat. Laporan ini akan memperlihatkan bagaimana YAD pada tahun 2013, telah menyewa sebuah firma pemengaruh (lobbying firm) yang bernama Williams Mullen P.C. Pada tahun itu juga, YAD diketahui telah mengeluarkan uang sebanyak US$660,000.00 (Rp 7,8 milyar) untuk kepentingan lobbying. Jumlah sebesar itu lebih dari separuh penghasilan Williams Mullen P.C. dari jasa lobbying (pemengaruh) di tahun 2013. Laporan ini juga akan memberikan konteks bagaimana usaha lobbying bekerja dalam sistem politik Amerika.
Dalam kaitannya dengan Gerindra, usaha Hashim Djojohadikusumo melakukan usaha lobbying di Washington lewat YAD miliknya, sangat berlawanan dengan retorika yang selalu dikumandangkan partai Gerindra. Di dalam penampilan publiknya, Gerindra tampil sebagai partai ultra-nasionalis yang akan melindungi kepentingan Indonesia dari dominasi dan ‘pencurian kekayaan’ dari negara-negara asing. Tidak terlalu sulit untuk menebak bahwa yang dijadikan sasaran oleh Gerindra adalah negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Usaha lobbying menjadi sangat aneh, karena pada hakekatnya si pelobi meminta kepentingannya diakomodasi dalam kebijakan sebuah pemerintah.
Yayasan Arsari Djojohadikusumo
Yayasan Arsari Djojohadikusumo berdiri tahun 2006. Lembaga ini merupakan yayasan pribadi keluarga Hashim Djojohadikusumo. Pada awal berdirinya, namanya adalah Yayasan Keluarga Hashim Djojohadikusumo (YKHD). Pada 20 Oktober 2009, YKHD diubah menjadi Yayasan Arsari Djojohadikusumo. Arsari adalah akronim dari ketiga anak-anak Hashim dari perkawinannya dengan Anie Haryati, yaitu Aryo Setyaki,5 Rahayu Saraswati6 (Sara), dan Siti Indrawati (Indra). Keluarga Hashim duduk dalam kepengurusan Yayasan. Istrinya, Anie Haryati duduk sebagai Pembina YAD. Sementara Hashim menjadi ketua yayasan. Anak-anak Hashim, Aryo dan Sara, duduk sebagai dewan pengawas bersama Siswanto Sudomo. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pelestarian alam, budaya dan sejarah.7
Dari data-data yang dikumpulkan untuk laporan ini, terungkap bahwa YAD tidak saja memberikan beasiswa kepada anak-anak miskin, tetapi juga kepada para mahasiswa dan dosen yang hendak meneruskan studi di dalam maupun di luar negeri. Satu hal yang tidak dilakukan oleh filantropis di Indonesia (tetapi jamak di luar negeri) adalah memberikan ‘penghargaan dan peningkatan kesejahteraan para pendidik.’ Kasarnya, YAD memberikan gaji atau tambahan gaji kepada para guru dan dosen. Bahkan untuk kasus Peter Carey, dia diundang untuk mengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, konon dengan standar gaji internasional. Semuanya dibayar penuh olehYAD.Yayasan ini juga memberikan perhatian khusus kepada bidang-bidang studi ‘kering’ seperti Sejarah, Arkeologi/ Paleoantropologi, Sastra Nusantara/ Sastra Jawa, dan Sastra Indonesia. Selain memberikan perhatian kepada pengajar dan mahasiswa, YAD diketahui juga memberikan fasilitas penunjang seperti gedung,8 laboratorium,9 serta prasarana penunjang seperti komputer. YAD juga sangat memperhatikan kesenian. Lembaga ini memugar Museum Radya Pustaka, sebuah museum kebudayaan Jawa di Surakarta, memugar makam raja-raja Mataram di Imogiri, dan merestorasi lukisan karya maestro Raden Saleh, ‘Penangkapan Pangeran Diponegoro’ dan ‘Harimau Minum.’10
Di permukaan, tampak seolah-olah YAD adalah sebuah yayasan sosial murni yang merupakan karya sosial dari Hashim Djojohadikusumo kepada Indonesia. Sejak pindah ke London, setelah bisnis yang dikelolanya lewat Grup Tirtamas bangkrut karena dilanda krisis moneter 1997, peruntungan Hashim rupa-rupanya meningkat. Dia membangun lembaga filantropis keluarganya menyerupai filantropis-filantropis terkenal dunia semacam Rockefeller, Carnagie, Karim Aga Khan IV, atau Al-Waleed bin Talal.
Hashim, Keluarga Besar Djojohadikusumo dan Gerindra
Seperti telah disinggung di atas, Hashim Djojohadikusumo tidak bisa dipisahkan dari Gerindra. Bersama kakaknya, Prabowo Subianto, dia salah satu pendiri partai ini. Di Gerindra, Hashim duduk sebagai Dewan Pembina, sementara Prabowo menjadi ketua Dewan Pembina. Dalam struktur Gerindra, kekuasaan ketua Dewan Pembina sangat besar. Bahkan sama persis dengan kekuasaan ketua Dewan Pembina Golkar pada saat dijabat oleh Suharto. Selama berdirinya, Partai Gerindra tidak pernah melakukan kongres, kecuali satu kongres luar biasa yang diadakan di rumah pribadi Prabowo nan mewah di Hambalang, pada 17 Maret 2012. Majalah Tempo melaporkan bahwa kepengurusan Gerindra sangat tersentralisasi.
Kongres luar biasa yang berlangsung kilat selama 3 jam di Hambalang itu memutuskan, menyerahkan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai serta “menyempurnakan kepengurusan”.11 Untuk urusan partai, Prabowo memiliki kekuasaan tak terbatas.
Hashim adalah orang kedua terpenting di Gerindra setelah Prabowo. Bukan rahasia umum kalau Hashimlah yang menjadi penyandang dana utama kegiatan politik Prabowo. Dia juga menjadi juru bicara terpercaya Prabowo, terutama ke kalangan pebisnis internasional dan pemerintah negara-negara asing. Karena negara-negara Barat masih belum bisa sepenuhnya menerima Prabowo akibat pelanggaran HAM di masa lalunya, Hashimlah yang berbicara atas nama Prabowo. Pada kunjungannya ke AS tahun 2013, Hashim berbicara mewakili partainya—dalamartian mewakili Prabowo—dalammenyampaikan visinya tentang ekonomi Indonesia di depan lembaga Indonesia-AS yang sangat berpengaruh, USINDO (The United States-Indonesia Society).12
Selain Hashim, dominasi klan Soemitro Djodjohadikusumo juga sangat kuat di Gerindra. Di dewan penasehat duduk Sudradjad Djiwandono, mantan Gubernur BI pada masa Orde Baru yang juga ipar Prabowo; di Dewan Pertimbangan, selain Prabowo (ketua) dan Hashim (anggota), ada juga Ny. Bianti Djiwandono (kakak), Ny. Maryani Djojohadikusumo (adik Prabowo); dan Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA (keponakan, anak dari Sudradjad dan Bianti). Selain itu ada juga Edhy Prabowo, MM, MBA yang disebut-sebut sebagai anak angkat Prabowo.13
Di dalam susunan pengurus ada Aryo Setyaki Djojohadikusumo yang menjabat sebagai wakil sekretaris jendral. Aryo juga menjabat sebagai ketua Tidar (Tunas Indonesia Raya), organisasi onderbouw Gerindra. Nama Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA kembali muncul dalam susunan pengurus sebagai bendahara partai. Disamping itu ada Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Kepala Departemen Peningkatan Perfilman Nasional) dan Budi Satrio Djiwandono (Ketua Bidang Investasi dan Pasar Modal).
Mengingat peran penting Hashim dan klan Soemitro Djojohadikusumo di dalam Gerindra, maka tidak mengherankan jika kepentingan Gerindra juga dilayani lewat YAD. Tiga orang pengurus YAD juga duduk di dalam susunan kepengurusan Gerindra.
Membeli Pengaruh
Menurut data yang saya peroleh dari The Sunlight Foundation, sebuah lembaga nirlaba yang berusaha meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban (accountability) di semua lembaga pemerintahan di Amerika Serikat, Yayasan Arsari Djojohadikusumo pernah menyewa sebuah perusahaan lobbying yang bernama Williams Mullen, PC. Itu dilakukan YAD sepanjang tahun 2013. Dalam laporannya ke Congress Amerika, lobbying ini bertujuan untuk:
Mempromosikan hubungan yang kuat antara pemerintah Amerika Serikat, bisnis Amerika, dan masyarakat Amerika dengan warga Indonesia serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat, termasuk dalam masalah pertumbuhan ekonomi dan keamanan regional seperti yang diinginkan dan didukung oleh Yayasan Arsari Djojohadikusumo.
Tidak banyak yang bisa diketahui dari pernyataan yang kabur ini. Bukankah apa yang tertulis menjadi tujuan lobbying ini sesungguhnya juga merupakan fungsi dari kedutaan besar Indonesia di Washington? Apa sesungguhnya yang di-lobby oleh YAD? Apa isu yang spesifik yang membuat Hashim dan YAD, mengeluarkan uang sedemikian banyak untuk usaha lobbying? Persoalan ini akan dibahas lebih mendetail kemudian.
Perusahan yang dipilih untuk melakukan lobbying adalah Williams Mullen. Ini adalah perusahan yang termasuk skala kecil dalam bisnis lobbying.14 Willams Mullen semula hanya perusahan firma hukum dan lobbying di tingkat lokal, terutama di negara bagian Virginia dan North Carolina. Namun sejak 2011, dia berekspansi ke Washington DC dan memulai pekerjaan untuk me-lobby pemerintah federal Amerika. Ekspansi ke Washington DC dilakukan dengan mempekerjakan lobbyist ternama Mike Ferrel, orang yang menjadi kepala lobbyist untuk kepentingan YAD.
Menurut situs OpenSecrets.org, sebuah lembaga yang menelusuri semua dana-dana politik Washington DC, pada tahun 2013, pendapatan Williams Mullen dari usaha lobbying sebesar US$ 1.270.000.00. Dari total pendapatan itu US$660.000.00 disumbang oleh YAD. Artinya, YAD menyumbang lebih dari setengah pendapatan Williams Mullen pada 2013.15
Ada lima orang lobbyists yang dipekerjakan untuk menangani kepentingan YAD. Sebagaimana biasanya, para lobbyists berasal dari berbagai spektrum ideologis. Willams Mullen sendiri cenderung Republikan dalam orientasi politiknya.16 Kelima lobbyistyang disewa YAD punya orientasi politik yang berbeda. Mereka adalah Michael J. Ferrell (Demokrat, D);17 Thomas R. Jolly (D);18 Jill Grabowski (D);19 Singleton McAllister (D); 20 dan Charles D. Nottingham (R).21
Tim yang menangani kepentingan lobby YAD juga memiliki keahlian yang berbeda-beda. Ferrel, Jolly, dan McAllister adalah orang yang malang melintang baik di bidang legislatif maupun dalam cabang eksekutif dari pemerintahan. Grabowski adalah seorang ahli marketing dan public relations. Sementara Chip Notthingham selain ahli transportasi adalah juga operator politik di DPR untuk Partai Republik.
Lobbying adalah adalah aktivitas politik yang sah secara hukum di Amerika. Para lobbyist dipekerjakan oleh kelompok-kelompok kepentingan untuk memajukan kepentingan mereka dalam sebuah undang-undang atau kebijakan pemerintah. Umumnya yang menjadi lobbyist adalah bekas politisi, bekas pegawai Kongres, atau bekas operator politik/organisator kampanye. Mereka tahu siapa yang harus diajak bicara untuk menyelaraskan kepentingan kliennya. Hasil kerja mereka bisa mempengaruhi kebijakan pemerintahan atau UU yang ditelorkan oleh Kongres.
Publik Amerika memandang lobbying sebagai sesuatu yang sangat negatif. Istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan para lobbyist ini adalah orang yang pekerjaannya ‘jual beli pengaruh.’ Banyak orang memandang bahwa demokrasi diturunkan derajatnya oleh usaha lobbying, karena oleh para lobbyists politik ditentukan oleh uang. Siapa yang memiliki uang, dia pasti mampu membayar lobbyist dan mempengaruhi kebijakan pemerintah (baik dalam bentuk undang-undang maupun regulasi lainnya) sehingga sesuai dengan kepentingannya. Itu sebabnya, sangat sedikit politisi yang mengawali karirnya sebagai lobbyist karena citra lobbyist sedemikian buruknya. Namun, secara ekonomi, lobbying adalah sebuah industri yang bernilai milyaran dollar. Mantan politisi atau mantan pejabat publik seringkali terjun ke dalam binis lobbying setelah keluar dari politik. Gaji sebagai pejabat publik yang kecil mendorong para mantan politisi sarat pengalaman dan ketrampilan politik itu terjun ke bisnis lobbying.22
YAD bukanlah lembaga pertama yang membayar lobbyist untuk mempengaruhi pemerintah Amerika. Pada jaman Orde Baru, usaha lobbying Indonesia di Amerika dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia. Perusahan-perusahan tersebut membawa kepentingan Suharto secara tidak langsung karena ada kepentingan bisnis mereka yang terkait dengan Suharto.23 Namun, beberapa kali pemerintahan Suharto juga membayar lobbyist untuk memoles citra Indonesia di depan pemerintah Amerika. Perusahan Hill & Knowlton dan White & Case, diketahui telah menerima bayaran dari pemerintah Indonesia sebesar US$6.8 juta antara tahun 1991-92. Setelah pembantaian Santa Cruz di Dili, Timor-Timur, pada 12 November 1991, Indonesia membayar perusahan lobbying Burson-Marsteller sebesar US $5 juta untuk ‘membantu memperbaiki citra negara dalam soal HAM dan lingkungan.’ Pada tahun 1996, pemerintah Orde Baru juga memperbarui kontrak dengan Burson-Marsteller dan menyerahkan US $5 juta lagi.24
Lobbying menjadi semakin umum setelah Suharto jatuh. Jika pada masa Orde Baru pemerintah turun tangan langsung untuk me-lobby, maka dalam periode selanjutnya lobbying juga dilakukan lewat yayasan-yayasan yang tidak terlalu jelas peruntukannya. Pada awal tahun 2001, Yayasan Sekar Mahoni Sakti diketahui telah menyewa Advantage Associates untuk ‘menciptakan pandangan postif tentang Indonesia di Kongres, administrasi pemerintahan, dan pada Departemen Pertahanan.’ Namun ada juga tujuan lainnya, yaitu menghapus embargo suku cadang pesawat militer C-130.25
Dari penelusuran saya tentang lobbying ini, saya juga menemukan bahwa Jendral Wiranto pernah dua kali menyewa lobbyists di Washington. Yang pertama adalah pada tahun 2000. Dalam dokumen yang saya dapatkan, di tahun itu Wiranto menyewa sebuah perusahan bernama Eins Communications. Biaya untuk lobbying itu adalah US$20,000.00 per bulan untuk jangka waktu yang akan ditentukan kemudian. Eins Communications akan memberikan jasa ‘media outreach’ kepada Wiranto melalui pengorganisasian wawancara dengan Wiranto, baik dengan media cetak maupun elektronik, penulisan opini di koran-koran (atas nama Wiranto),26 dan menuliskan editorial – yang tentu saja menurut kepentingan si klien, yakni Jenderal Wiranto.
Pada tahun 2001, Wiranto menyewa perusahaan lobbying lain, Trans Pacific Partners, LLC. atau TPP, yang menyediakan jasa konsultasi public relations kepada Wiranto. Perusahan ini berencana membangun sebuah website yang secara berkala akan diisi dengan berbagai informasi yang berhubungan dengan kejadian-kejadian pada saat referendum tahun 1999 di Timor Timur. Selanjutnya dalam dokumen pencatatan yang ada pada Departemen Kehakiman AS, disebutkan bahwa, ‘penyebaran informasi ini ditujukan untuk mengoreksi kesalahan persepsi publik terhadap aktivitas-aktivitas Wiranto selama masa transisi status Timor-Timur.’ TPP juga menawarkan untuk memberikan bimbingan kepada Wiranto guna memperbaiki citranya di Amerika. Untuk jasa ini, TPP akan menerima bayaran US$250,000.00 dan US$50,000.00 untuk biaya-biaya operasional. Wiranto harus membayar semua biaya perjalanan ke Indonesia (termasuk tiket pesawat kelas bisnis dan perjalanan darat).
Pemerintah Indonesia juga pernah menyewa mantan senator dan calon presiden dari Partai Republik Bob Dole, untuk melobi pemerintah AS dalam kasus Pertamina vs. Karaha Bodas. Dalam kasus ini, Pertamina dianggap mengingkari kontrak kerja dengan perusahan AS Karaha Bodas, Inc. dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Jawa Barat. Bob Dole sendiri adalah penasehat pada perusahaan Alston & Bird, yang disewa pemerintah untuk melobi pemerintah AS.
Alston & Bird tampaknya tidak hanya bertugas melobi dalam urusan Pertamina. Isu yang tidak kalah pentingnya adalah pencabutan pembekuan program pemerintah AS untuk militer Indonesia, khususnya International Military Education and Training (IMET) dan Foreign Military Financing (FMF). Yang menarik, mereka yang terlibat dalam usaha lobbying ini adalah orang-orang di sekitar Presiden Megawati Sukarnoputri. Andreas Harsono, jurnalis investigatif yang menelisik kasus ini menemukan bahwa Yohannes Hardian Widjonarko, bendahara sebuah organisasi yang bernama Yayasan Kawula Alit Nusantara, bertanggungjawab melakukan pembayaran kepada Alston & Bird.27 Yayasan ini terkait dengan Taufik Kiemas, yang tidak lain adalah suami Megawati. Tjahjo Kumolo, inner circle Megawati menjadi direktur eksekutif yayasan ini. Penelusuran kemudian mendapati bahwa uang yang dipakai untuk membayar Alston & Bird berasal dari pengusaha Peter Sondakh dari Rajawali Group.
Lembaga pemerintah Indonesia juga pernah melakukan upaya lobby ini. Pada bulan Mei 2005, Yayasan Gus Dur, sebuah yayasan yang didirikan oleh mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), diketahui telah menandatangin kontrak dengan firma lobbying Richard L. Collins & Co. Penelusuran yang dilakukan kemudian oleh The Center for Public Integrity menemukan bahwa lobbying ini sesungguhnya dilakukan oleh BIN (Badan Intelijen Negara). Yayasan Gus Dur hanya dipakai namanya untuk lobbying ini tanpa Gus Dur sendiri mengetahuinya. Lobbying ini bertujuan untuk mendesak pemerintah AS agar memulai lagi latihan-latihan militer yang dulu pernah dilakukan.28 Latihan-latihan ini dihentikan karena pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia, terutama dalam pembantaian Santa Cruz di Dili itu.
Usaha untuk membeli pengaruh di Washington, ternyata tidak saja dilakukan oleh pihak pemerintah. Pada awalnya, pengusaha-penguasaha Amerika yang memiliki kepentingan di Indonesia melakukan lobby untuk kepentingan pemerintah Indonesia. Keadaan kemudian bergeser ketika lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan lobby. Ada pula keterlibatan yayasan-yayasan yang terkait pada elit yang sedang berkuasa, seperti Yayasan Sekar Mahoni Sakti dan Yayasan Kawula Alit Nusantara. Yang membedakan Yayasan Arsari Djojohadikusumo adalah bahwa pengurus Yayasan ini berada di luar kekuasaan. Sejauh yang saya ketahui, Yayasan Arsari tidak terkait dengan kepentingan militer atau pun lembaga-lembaga negara lainnya. Dengan demikian, menarik sebenarnya untuk mengetahui, apa sesungguhnya tujuan dari lobbying yang dilakukan Arsari?
Kabut Asap Lobbying YAD
Tidak banyak yang diketahui apa yang diperoleh YAD, atau dalam hal ini Hashim Djojohadikusumo, dalam usaha lobbying ini. Statement dalam laporan di Konggres, sebagaimana yang disebutkan di atas, sangat kabur. Saya berusaha mencari tambahan informasi dari US Department of Justice yang memiliki website fara.gov, yang memuat semua kegiatan lobbying. FARA atau Foreign Agents Registration Act, mengharuskan setiap firma lobbying mengisi formulir dan menyerahkan setidaknya dua dokumen untuk diketahui secara umum. Sayangnya, hingga kini saya belum menemukan William Mullens dalam kaitannya dengan YAD dalam daftar registrasi FARA tersebut.
Namun dalam pendaftaran di Senat dan DPR, ada satu kolom yang mengindentifikasikan lembaga yang disasar dalam urusan lobbying ini, yaitu DPR, Senat, Departemen Luar Negeri (State Department), dan USAID. Carl Ross, seorang lobbyist untuk lembaga-lembaga HAM nirlaba, mengatakan bahwa ada kemungkinan lobbying ini bertujuan untuk memperbaiki citra di depan anggota Kongres (Congress) Amerika atau mengubah kebijakan di tingkat eksekutif. Namun, itupun tidak memberikan gambaran yang cukup akurat tentang upaya lobbying ini.
Seorang informan mengatakan, memang Hashim bertemu dengan beberapa anggota Kongres dalam kunjungannya ke Washington, DC pada April tahun 2013. Salah satu persoalan yang dibicarakan adalah soal larangan masuk ke AS bagi Prabowo Subianto. Seorang Senator kabarnya berkomentar, ‘It will be OK if you are in but it’ll stay the same if you are not.’ (Tidak ada masalah jika masuk (artinya Prabowo terpilih jadi presiden), akan tetapi (keadaan) akan tetap sama kalau tidak (terpilih sebagai presiden).’ Saya tidak dapat memverifikasi jawaban ini.
Hashim melakukan banyak hal dalam kunjungannya di bulan April 2013 itu. Dari log pertemuan di State Department, terlihat bahwa Hashim telah menemui Dubes Luis CdeBaca dua kali, yakni pada tanggal 24 April 2013 jam 4.15 sore dan 26 April 2013 jam 9 pagi.29 Dubes C deBaca adalah duta besar untuk Kantor Urusan Memonitor dan Memerangi Lalulintas Perdagangan Manusia (The Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons). Dia menjabat sejak tahun 2009 dan berkantor di Deplu AS. Dua kali pertemuan itu tentu menimbulkan pertanyaan. Apa urusan Hashim dan Yayasan Arsari dengan isu-isu trafficking?
Ternyata ini ada hubungannya dengan putri Hashim, Saraswati, yang mengaku memiliki keprihatinan akan isu-isu perdagangan manusia (human trafficking). Sara, demikian dia dipanggil, adalah seorang aktris yang membintangi film-film yang diproduksi oleh Margate House Films milik Rob Allyn30 dan Media Desa Indonesia yang dipimpinnya sendiri. Saat ini, Sara adalah politisi Gerindra dan dia terpilih untuk duduk di DPR-RI mewakili distrik Jawa Tengah IV. Dalam majalah sebuah LSM yang bernama ‘Wadah’,31 terlihat Sara mempresentasikan pandangannya tentang perdagangan manusia di hadapan beberapa anggota DPR AS.32 Di antara yang hadir adalah Congressman Bobby Scott (D) dari Virginia dan Congresswoman Barbara Lee (D) dari California. Presentasi ini didampingi oleh Singleton McAllister, yang tidak lain adalah lobbyist yang bekerja untuk Williams Mullen.
Seberapa jauhkah keterlibatan Sara dalam isu-isu perdagangan manusia? Beberapa aktivis anti-perdagangan manusia mengaku tidak terlalu mendengar nama Sara di lapangan. Satu-satunya peristiwa besar dari klan Soemitro Djojohadikusumo yang berkaitan dengan trafficking adalah ketika Prabowo membela Wilfrida Soik, seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Atambua, Nusa Tenggara Timur, yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Malaysia. Namun, banyak orang memperkirakan bahwa bantuan ini bermotif politik.33
Kita tidak tahu untuk apa persisnya upaya lobbying oleh YAD tersebut. Namun lobbying tersebut paling tidak memberikan indikasi adanya usaha Hashim untuk memperkuat posisi politiknya di Washington, DC. Pada kunjungan bulan April 2013, Hashim juga meresmikan berdirinya The Sumitro Djojohadikusumo Center for Emerging Economies in Southeast Asia (SDCEESEA). Lembaga yang memiliki nama panjang itu didanai oleh Hashim.34 Akan tetapi, tidak pernah disebutkan berapa besar dana yang digelontorkan Hashim untuk Center ini.35 Banyak orang-orang penting di Washington duduk di dalam Dewan Penasehat Center ini, antara lain Richard Armitage, mantan deputi Menlu AS tahun 2001-2005; William Cohen, mantan menteri pertahanan AS; dan Ralph Boyce, bekas duta besar AS di Jakarta.36 Center ini diketuai oleh Ernest Z. Bower, yang adalah juga presiden dari perusahan Bower Asia Group. Perusahan jasa konsultan ini memiliki kantor di pusat-pusat ekonomi di Asia. Di Jakarta, kantor Bower Asia Group dipimpin Douglas Ramage, seorang Indonesianis yang banyak menulis soal Islam dan politik di Indonesia.
Keterlibatan Hashim secara langsung di Washington baik lewat usaha lobbying maupun lewat CSIS, agaknya memperbesar credential di kalangan orang-orang berpengaruh di Washington DC. Ada juga tanda lain yang menjadi kepentingan Hashim terhadap Amerika. Hashim pernah menulis sebuah artikel di harian The Hill, harian yang paling banyak dibaca oleh para politisi di Washington. Dalam artikel yang berjudul ‘Indonesia needs US help for free elections’ (Indonesia memerlukan bantuan AS untuk pemilihan bebas),37 Hashim menghimbau agar pemerintah AS mengirimkan lembaga-lembaga seperti National Democratic Institute, the International Foundation for Electoral Systems, the International Republican Institute, The Carter Center, dan lain sebagainya untuk memonitor pemilu di Indonesia. Hashim kuatir akan kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Dan tentu kecurangan-kecurangan ini akan merugikan partainya dan kans kakaknya untuk menjadi presiden.
Dugaan yang paling kuat dari upaya lobbying ini adalah untuk kepentingan Prabowo Subianto dalam perjalanannya menuju kursi kepresidenan.38 Bagaimanakah sikap AS terhadap Prabowo? Agaknya Washington dibawah presiden Obama masih bersikap kukuh dan secara terang-terangan memperlihatkan sikap tidak sukanya pada Prabowo. Duta besar Amerika Serikat di Jakarta Robert Blake, secara terus terang menulis surat ke Koran The Wall Street Journal dan mengatakan perlunya penyelidikan atas pelanggaran HAM Prabowo di masa lalu.39
Namun apapun yang terjadi, Hashim sudah membuka jalan untuk Prabowo di Washington. Seperti yang dikatakan oleh seorang senator di atas, ‘Things will be OK if he is in!’***
Penulis adalah peneliti masalah-masalah politik militer dan jurnalis lepas (freelance). Tulisannya pernah muncul di Prisma, Jurnal Indonesia, dan Inside Indonesia.
- Pada bagian awal, Peter Carey menghubungkan Prabowo dengan masa lalu keluarganya. Menurut Carey, Prabowo adalah keturunan Raden Tumenggung Kertanegara atau yang dikenal juga dengan nama Raden Tumenggung Banyakwide. Kertanegara atau Banyakwide ini adalah salah seorang pembantu Diponegoro. Namun, tampak bahwa dalam proses editing film ini berusaha mengaburkan batas antara Banyakwide dan Diponegoro (terutama antar 2:90 hingga 3.05). Lihat, http://www.youtube.com/watch?v=0aSRCkGSkxo&feature=kp
- http://asiancorrespondent.com/121972/prabowo-the-patriot-indonesia-presidential-hopeful-produces-a-propaganda-flop/
- Perdebatan cukup hangat terjadi dalam bentuk tulisan-tulisan di website ‘New Mandala’ yang dikelola oleh the Australian National University (ANU) College of Asia and the Pacific. Lihat misalnya: http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/05/16/a-lesson-for-researchers/
- “Prabowo: Saya Hanya Wayang,” DetikNews, 31 Maret 2009. http://news.detik.com/read/2009/03/31/135033/1107750/700/prabowo-saya-hanya-wayang [Diakses 5 Mei 2014]
- Nama lengkapnya adalah Aryo Puspito Setyaki Djojohadikusumo. Dia baru saja terpilih menjadi anggota DPR-RI dari partai Gerindra. Aryo mewakili DKI Jakarta Dapil III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu). Media di Indonesia ramai memberitakan keterpilihannya karena dia dia mengeluarkan Rp 8.6 milyar untuk dana kampanye. Lihat: http://nasional.kompas.com/read/2014/05/14/1624113/Habiskan.Dana.Rp.8.6.Miliar.Keponakan.Prabowo.Lolos.ke.DPR
- Sama seperti kakaknya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo juga akan menjabat sebagai seabgai anggota DPR-RI dari partai Gerindra. Dia akan mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah IV yang meliputi Kabupaten Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Juga sama seperti kakaknya, Sara menghabiskan biaya kampanye yang sangat besar untuk lolos ke Senayan. Dia membelanjakan sekitar Rp 6,5 milyar uang pribadinya untuk kampanye. Lihat http://www.republika.co.id/berita/pemilu/wakil-rakyat/14/04/30/n4u3eq-tembus-senayan-keponakan-prabowo-habiskan-dana-rp-65-m
- Profil YAD terpampang disebuah website. Namun, ada perbedaan antara isi pengurus YAD dalam website ini dengan pemberitaan di media. Lihat, http://indjuri.com/yad/?page_id=16
- Fakultas Ilmu-ilmu Budaya (FIB) UGM misalnya mendapat sebuah gedung berlantai empat senilai Rp 13,5 milyar. Gedung itu diberi nama kakeknya Hashim, RM Margono Djojohadikusumo.
- Dalam sebuah dokumen YAD, misalnya disebutkan adanya pembangunan Laboratorium Biosafety Level III (BSL 3), di Institute of Human Virology and Biology Center of the University of Indonesia (IHVCB-UI) sebesar US$ 500,000 untuk pengadaan fasilitasnya dan US$ 15,000 per bulan untuk biaya operasional.
- http://www.tempo.co/read/news/2013/09/27/114517216/Dua-Lukisan-Raden-Saleh-Selesai-Direstorasi
- “Digenggam Ketua Dewan Pembina,” Tempo, Edisi Senin 23 Juni 2014.
- Di dalam struktur USINDO, Hashim Djojohadikusumo duduk sebagai anggota dewan penasehat. Lihat http://www.usindo.org/about/advisors.
- http://izoruhai.wordpress.com/2012/08/29/lebih-dekat-dengan-edhy-prabowo-perjuangan-untuk-kesejahteraan-rakyat/
- Lihat profil perusahan ini di Washington Post: http://www.washingtonpost.com/business/capitalbusiness/washington-lobbying-is-key-part-of-williams-mullens-evolution/2013/02/10/2c2696d2-6faf-11e2-8b8d-e0b59a1b8e2a_story.html
- Lihat: http://www.opensecrets.org/lobby/firmsum.php?id=D000031083&year=2013 Rupa-rupanya, setelah 2013, Williams Mullen tidak mendapatkan banyak klien. Beberapa lobbyist termasuk yang dipekerjakan untuk melobby untuk kepentingan YAD keluar dari perusahan ini. Pada tahun 2014 (hingga Maret) pendapatan perusahan ini dari jasa lobbying hanya sebesar US$30,000.00 saja.
- The Sunlight Foundation memiliki mesin pencari di web yang bernama ‘Influence Explorer’. Ini dipakai untuk melacak dana-dana politik yang disumbangkan oleh individu atau lembaga atau perusahan kepada politisi tertentu. Williams Mullen bisa disebut punya kecondongan ideologis pada Partai Republik karena lebih banyak menyumbang untuk aktivitas kaum konservatif yang menjadi basis Partai Republik. Untuk sumbangan-sumbangan politik Williams Mullen, lihat http://influenceexplorer.com/organization/williams-mullen/c3df23bb8c4c4705b29fa057fccb2f09
- Mike Ferrel adalah lobbyist utama dalam urusan YAD. Ferrel bergabung dengan Williams Mullen tahun 2012. Dia memiliki pengalaman yang luas dalam bisnis lobbying. Isu-isu yang ditangani antara lain jasa keuangan, energy, layanan kesehatan, keamanan dalam negeri, dan perwakilan pemerintah asing.[16] Ferrel punya pengalaman 11 tahun bekerja baik di House of Representatif maupun di Senat. Dia adalah orang yang sangat paham akan seluk beluk di Kongres Amerika. http://www.williamsmullen.com/news/washington-dc-lobbyist-mike-ferrell-joins-williams-mullen-launch-its-federal-government-affairs
- Tom Jolly berpengalaman 30 tahun dalam urusan lobbying. Dia pernah bekerja sebagai komite kampanye Partai Demokrat baik di Senat maupun di House. Tom Jolly adalah spesialis untuk melobby berbagai cabang pemerintah federal dan segala hal yang berhubungan dengan pemerintahan Amerika.
- Jill mengawali karir politiknya dengan magang pada kantor Edward Kennedy (Senator dari Massachusetts). Dia kemudian berkarir di berbagai bidang bisnis. Jill memiliki keahlian lobbying untuk urusan hubungan dengan pemerintah, advokasi legislative, public relations dan soal-soal kelembagaan tingkat akar rumput. Dalam biografi singkatnya di Linked.com, dia menyebutkan dia pernah mengelola lobbying isu ‘anti perdagangan manusia’ untuk seorang klien terkemuka. http://www.linkedin.com/pub/jill-grabowski/4/738/2b1 Kemungkinan besar klien itu adalah YAD.
- Singleton adalah seorang pengacara kulit hitam. Dia pernah diangkat oleh Presiden Clinton untuk menjadi penasehat umum USAID. Dia sangat menguasai pembangunan internasional. Ketika masih bekerja di Kongres Amerika, dia membantu rancangan undang-undang tentang Yayasan Pembangunan Afrika (African Development Foundation). http://www.prweb.com/releases/2013/1/prweb10292258.htm
- Charles ‘Chip’ Nottingham adalah satu-satunya Republikan dalam menangangi lobbying YAD. Dia berpengamalan di Kongres maupun di pemerintahan khususnya dalam soal transportasi. http://dc.citybizlist.com/article/charles-nottingham-joins-husch-blackwell-partner
- Hillary Clinton dalam buku biografi terbarunya mengatakan bahwa setelah Presiden Clinton selesai menjabat mereka tidak punya uang sama sekali. Untuk sekelas Clinton, mereka tidak butuh jadi lobbyist. Setelah selesai menjabat, mereka akan dapat tawaran menjadi pembicara dimana-mana dengan bayaran sangat tinggi.
- Lihat Eyal Press,”The Suharto Lobby” http://etan.org/issues/older/suhlobby.htmLihat, http://www.prwatch.org/news/2005/02/3250/how-indonesia-wins-friends-and-influences-us-foreign-policy
- Ibid.
- Banyak politisi yang menulis opini di media-media itu sesungguhnya dibantu oleh perusahan-perusahan sejenis ini. Ini adlah bagian dari ‘image-making’ dari seorang politisi.
- ‘A Lobbying Bonanza,’ http://www.andreasharsono.net/2007/05/lobbying-bonanza.html
- Andreas Harsono dan Nathaniel Heller, “Jakarta’s intelligence service hires Washington lobbyists.” http://www.publicintegrity.org/2006/09/07/5770/jakartas-intelligence-service-hires-washington-lobbyists
- http://www.state.gov/r/pa/prs/appt/2013/04/206842.htm
- Rob Allyn banyak disebut-sebut sebagai operator politik Prabowo. Memang sebelum memproduksi film, Allyn adalah konsultan politik untuk partai Republik. Di Amerika dia berhasil membuat George W. Bush terpilih kembali sebagai gubernur Texas. Namun prestasi terbesar Allyn adalah membuat Vincente L. Fox terpilih sebagai presiden Mexico tahun 2000.
- Wadah adalah sebuah LSM yang didirikan oleh istri Hashim, Anie Haryati. LSM ini khusus memusatkan diri pada persoalan-persoalan perempuan. Wadah adalah singkatan Wanita dan Harapan. LSM ini mengembangkan jaringan ke beberapa negara Asia. Namun, keterlibatan YAD dalam isu-isu trafficking tidak bisa dianggap enteng juga. Pada tahun 2012-2013, YAD menjadi donor bagi sebuah LSM di Nepal yang bernama ‘Maiti Nepal.’ YAD memberikan US$4,4 juta kepada LSM tersebut. www.swc.org.np/SWC%20rel%20Doc/NGOs_Approval_List_for_Fiscal_Year_2069_70.pdf
- Lihat http://www.wadahfoundation.or.id/wp-content/uploads/Newsletter-Wadah-Vol.-5-No.-2-July-20121.pdf.
- http://www.tempo.co/read/news/2014/04/08/173568767/Migrant-Care-Wilfrida-Bebas-Prabowo-Baru-Belakangan-Ikut-Bantu
- Dalam peresmian Center ini, tampak Rob Allyn juga hadir disana. https://www.flickr.com/photos/csisseap/8117107300/in/photostream/
- Pada tahun 2010, Bakrie juga memberikan dana yang serupa untuk Bakrie Chair in Southeast Asian Studies pada Carnegie Endowment for International Peace. Dukungan (endowment) kepada think tank ini juga bisa dilihat sebagai upaya tidak langsung mempengaruhi kebijakan di Washington.
- http://csis.org/program/members-advisory-board-chair-southeast-asia-studies
- http://thehill.com/policy/international/191746-hashim-djojohadikusumo-indonesia-needs-us-help-for-free
- Majalah Tempo melaporkan bahwa sekitar bulan September 2013 ada dua diplomat dan dua pejabat intelijen AS datang menemui Prabowo dirumahnya di Hambalang. Lihat Tempo Edisi 28 Oktober – 3 November 2013.
- http://online.wsj.com/articles/u-s-envoy-calls-for-probe-of-indonesian-candidates-human-rights-record-1403433632
